You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Mengajak Instansi Pemerintah Satukan Persepsi
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot Ajak Instansi Pemerintah Satukan Persepsi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengajak seluruh instansi pemerintah untuk menyatukan persepsi dalam mengatasi persoalan penyerapan anggaran DKI 2015.

Kita ingin menyamakan persepsi, supaya tidak ada keragu-raguan dan ketakutan ketika mengesekusi suatu kebijakan

Dikatakan Djarot, agar tak ada keraguan dalam penggunaan anggaran, Pemprov DKI harus satu persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

Djarot Keluhkan Minimnya Penyerapan Anggaran

"Kita ingin menyamakan persepsi, supaya tidak ada keragu-raguan dan ketakutan ketika mengesekusi suatu kebijakan. Suatu program yang sudah dialokasikan di dalam APBD," jelas Djarot, Kamis (27/8).

Poin penting lainnya, sambung Djarot, setiap instansi maupun satuan kerja di Pemprov DKI tidak selalu mencari-cari kesalahan atau kelemahan, yang membuat pejabat dihantui rasa takut saat bekerja.

Sehingga dengan demikian pejabat yang akan bekerja tidak merasa takut. Menurutnya, banyak administrasi di masa lalu yang saat ini dipidanakan, padahal mereka tidak memgetahui permasalahan tersebut.

"Banyak administrasi di masa lalu yang saat ini dipidanakan, padahal mereka tidak memgetahui permasalahannya," kata Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12308 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1370 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1352 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1308 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1014 personBudhi Firmansyah Surapati